Ringkasan Masa Pemerintahan Republik Bataaf (Republik Batavia) – Setelah VOC bubar bukan berarti tidak ada kolonialisme dan imperialisme, 2 hal tersebut masih tetap ada di Indonesia. Bahkan masa pemerintahan setelah VOC dapat terbilang lebih kejam karena berbagai kebijakannya. Mengapa ? Ayo cari tahu jawabannya di sini.....
 |
| Masa Pemerintahan Republik Batavia (Bataaf) |
A. Latar Belakang, Sejarah dan Proses Terbentuknya Republik Bataaf
Saat VOC mengalami krisis ekonomi, di Benua Eropa sedang terjadi perubahan tatanan geopolitik. Saat itu Perancis mempengaruhi beberapa negara Eropa dengan semboyan Revolusi Perancis : liberte (Kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Pengaruh Revolusi Perancis juga dirasakan masyarakat Belanda, dan akhirnya muncul kelompok yang bernama kaum patriot yang berharap adanya negara kesatuan.
Dalam Perang Koalisi (1792-1797) yang dipimpin Napoleon Bonaparte, Perancis dapat mengalahkan lawannya yang merupakan gabungan dari Austria, Rusia, Inggris, Spanyol, Sardinia, dan Belanda.
Kejadian tersebut merupakan hal buruk bagi Belanda. Di dalam Negerinya, Belanda mengahadapi kesulitan karena berbagai macam ancaman dan pemberontakan akibat hasutan Perancis.
Sehubungan dengan itu, Raja Willem V melarikan diri ke Inggris pada tahun 1795 dan mengakibatkan pemerintahan Belanda jatuh ke tangan Perancis. Semua daerah jajahan Belanda juga ikut jatuh ke tangan Perancis, termasuk Indonesia.
Dalam pengasingannya ke Inggris, Raja Willem Daendels oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Inggris. Ia lalu mengeluarkan perintah (surat-surat kew) yang isinya adalah agar penjajah Belanda menyerahkan jajahannya ke Inggris bukan ke Prancis.
Setelah Belanda jatuh ke Perancis, bentuk pemerintahan kerajaan diganti menjadi bentuk pemerintahan republik. Pemerintahan tersebut lalu diberi nama Republik Batavia/Republik Bataaf (dalam Bahasa Belanda : Bataafche Republiek)
Perubahan Geopolitik inilah yang kemudian mempelopori dibubarkannya VOC. Setelah VOC bubar, segala hak dan kewajibannya diambil alih oleh Republik Bataaf (termasuk penyelesaian hutang piutang) sehingga Republik bataaf didukung penuh oleh pemerintah.
Pemerintah bataaf kala itu memilih Louis Napoleon untuk memimpin Kerajaan Belanda atas persetujuan dari kakaknya, Napoleon Bonaparte. Untuk mengelola Pemerintahan Hindia-Belanda, Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda.
Imperialisme Perancis terhadap Indonesia kala itu tidak bersifat langsung. Mengapa ? Karena menggunakan tangan kekuasaan orang-orang Belanda yang tunduk kepadanya.
B. Seputar Republik Batavia/Republik Bataaf
Ibu Kota : Den Haag*sumber : Wikipedia*
Bahasa : Bahasa Belanda dan bahasa regional lainnya
Bentuk Pemerintahan : Republik
Pemerintahan Eksekutif
1795 Komite Revoluusioner
1795 -1796 Jenderal Negara
1796-1798 Majelis Nasional
1798-1801 Otoritas Eksekutif
1801-1805 Majelis Negara
1805-1806 Rutger Jan Sch
Populasi
Perk. 1806 2.178.000 jiwa
Apa itu sebenarnya Republik Bataaf ? Republik Bataaf adalah sebuah nama suatu republik yang didirikan Belanda antara tahun 1795 hingga 1806, pasca hancurnya VOC. Bentuk pemerintahannya yang semula Kerajaan diganti menjadi Republik sesuai model Republik Perancis. Republik bataaf resmi didirikan pada 19 Januari 1795, tepat sehari setelah walinegara Willem V van Oranje-Nassau melarikan diri ke Inggris.
C. Kebijakan Masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Republik Bataaf di Indonesia
Masa Pemerintahan Daendels (1808-1811)
Siapa Daendels ? Daendels adalah tokoh muda yang dikenal revolusioner. Ia merupakan bagian dari kaum patriot dan liberal Belanda yang dipengaruhi oleh semboyan Perancis.
Diangkatnya Daendels pada tahun 1808 tentu memiliki tujuan. Ia diberi tugas utama untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris. Ia melakukan berbagai cara dan kebijakan melalui berbagai bidang, mulai dari bidang pemerintahan, peradilan, sosial ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.
Adapun cara-cara/kebijakan Daendels dalam mempertahankan Pulau Jawa, yaitu :
Kebijakan di Bidang peradilan
- Membentuk 3 jenis peradilan. Yakni : peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang Pribumi.
- Membuat sebuah peraturan untuk memberantas korupsi yang berlaku untuk siapa saja, termasuk orang Eropa dan Timur Asing.
Kebijakan di Bidang pemerintahan
- Membagai Pulau Jawa menjadi sembilan daerah.
- Membatasi kekuasaan raja-raja di Nusantara secara ketat.
- Menghapus kerajaan Banten dan Cirebon lalu dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
- Mengubah kedudukan Bupati yang semula sebagai penguasa tradisional menjadi pegawai pemerintahan yang digaji.
Kebijakan di Bidang Sosial dan Ekonomi
- Menambah pemasukan dengan sistem pemungutan pajak.
- Meningkatkan penanaman tanaman yang komoditasnya ekspor.
- Mengharuskan rakyat untuk melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya.
- Melakukan penjualan tanah ke pihak swasta asing, seperti pengusaha Cina Han Ti Ko.
- Memaksakan perjanjian dengan penguasa Yogyakarta dan Surakarta untuk melakukan penggabungan daerah ke dalam pemerintahan kolonial, seperti di daerah Cirebon.
Kebijakan di Bidang pertahanan dan keamanan
- Membangun benteng-benteng pertahanan.
- Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
- Membangun pangkalan armada militer di Anyer dan Ujung Kulon.
- Meningkatkan jumlah tentara yang diambil dari penduduk pribumi. Dari 4.000 pasukan menjadi 18.000 pasukan.
- Membangun jalan dari Anyer hingga Panarukan sejauh 1000 km (sering dikenal jalan Daendels).
Dalam praktek kebijakannya, Daendels juga menerpkan kerja paksa atau kerja rodi. Kerja rodi adalah mempekerjakan orang-orang pribumi secara paksa tanpa diberi upah sepeserpun. Pekerjaan juga bukan pekerjaan biasa, melainkan pekerjaan yang sangat melelahkan. Rakyat yang sudah miskin menjadi semakin sengsara. Apalagi kerja rodi yang berada di Ujung Kulon untuk membuat pangkalan, jaraknya sangat jauh dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Faktor kondisi tersebut pada akhirnya mengakibatkan banyak rakyat pribumi yang jatuh sakit bahkan meninggal. Ironis !
Seiring berjalannya waktu kekuasaan republik bataaf, Daendels mulai memperlihatkan sikap tidak baiknya.Kebijakan Daendels tersebut dinilai terlalu keras, dan akhirnya Louis Napoleon mencopot kedudukannya sebagai gubernur. Alasan lainnya karena tindakannya telah melanggar Undang Undang negara dengan menjual tanah negara ke pengusaha swasta asing. Pemberhentian Daendels kemudian dilanjutkan dengan pimpinan baru.
Louis Napoleon akhirnya mengangkat Jenderal Jansens untuk memimpin.
Masa Pemerintahan Jenderal Jan William Janssens (1811)
Setelah Daendels diberhentikan, ia lalu diangkat menjadi Gubernur Jenderal Republik bataaf. Lalu, siapa sebenarnya Jan William Janssens ini ?
Janssens dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelum menjabat jadi Gubernur Republik Bataaf, ia telah menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan (1802-1806).
Saat itu ia terusir dari Tanjung Harapan karena jatuh ke tangan Inggris. Kejadian itu menyebabkan Janssen diperintahkan untuk memimpin kembali, dan menggantikan Daendels pada tahun1811.
Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Kala itu beberapa daerah Hindia telah berada dibawah kekuasaan Inggris. Penguasa Inggris di India yang bernama Lord Minto juga telah memberikan perintah pada Thomas Stamford Raffles yang sudah berkedudukan di Penang. Ia memerintahkan Raffles untuk secepatnya menguasi Pulau Jawa.
Dan benar saja, pada 4 Agustus 1811 Inggris muncul di perairan batavia dengan 60 kapal dibawah komando Raffles. Beberapa minggu kemudian, Batavia jatuh ke tangan Inggris (26 Agustus 1811).
Kejadian tersebut membuat Jenssen terdesak dan kemudian berusaha menjauh ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan para prajurit dari Yogyakarta dan Surakarta. Tindakan Jenssen tersebut tidak berarti bagi Inggris dan memukul Jenssen beserta pasukannya kembali mundur hingga ke Salatiga. Jenssen terus menerus terpojok dan akhirnya menyerah di tuntang. Karena Jenssen menyerah, maka pada 18 September 1811 Jenssen secara resmi dinyatakan kalah dengan adanya Kapitulasi Tuntang.
Dalam menjalankan tugasnya, ternyata Jansens mengahadapi kesulitan memulihkan pertahanan. Hal ini diperparah dengan tersiarnya kabar bahwa Inggris akan menyerang Pulau Jawa. Kejadian tersebut tentu sangat gawat. Akhirnya ia segera mengumumkan bahwa negara dalam keadaan bahaya.
Kekalahan Jenssen dengan ditandai Kapitulasi Tuntang mengakhiri kekuasaan Belanda-Perancis (Akhir dari Republik Bataaf). Namun masih ada kelanjutan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu kekuasaan oleh Pemerintahan Inggris.
Sobat bisa belajar lebih dalam lagi di artikel : Masa Pemerintahan Inggris
Penutup...
Sobat sudah menemukan jawaban dari pertanyaan sebelumnya ?
Lupa ? iya.
Saya ulangi pertanyaannya “Benarkah masa pemerintahan setelah VOC itu lebih kejam ?”
Kesimpulan saya : Kebijakan dan cara-cara Daendels dalam mempertahankan Pulau Jawa sungguh kejam. Ia melakukan segala upaya dengan menghalalkan segala cara dalam mengemban tugasnya.
Kerja Rodi, pembangunan jalan dari Anyer-Panarukan, peningkatan pasukan dari rakyat pribumi, campur tangan dalam kerajaan Jawa adalah serangkaian tindakan nyata Daendels yang lebih menderitakan rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut mungkin dapat menjadi alasan, kenapa masa kekuasaan republik bataaf lebih kejam daripada masa kekuasaan VOC.
Itu pendapat saya, mana pendapatmu ? Berikan komentarmu mengenai hal ini ya sob...